rss
twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

Demokrasi Dalam "KAMUS" Islam


Perdebatan seputar syariat Islam hingga kini masih sering  mencuat ke permukaan berkenaan dengan upaya-upaya demokratisasi di pelbagai negara Muslim, termasuk di Indonesia. Satu pertanyaan yang sering terlontarkan adalah:

"apakah mungkin meneggakkan demokrasi atas dasar Islam?"

Pertanyaan ini seringkali dilontarkan oleh para pengamat Barat (baca: orientalis). Ini sebagaian besar dimaklumi mengingat bahwa tidak selamanya Islam itu bisa ditundukkan pada pola demokrasi ala Barat. Namun di pihak lain, pertanyaan semacam itu sebagian disebabkan kesalahpahaman terhadap Islam. Islam sering dipahami hanya dalam kasus-kasus syariat parsial semisal hukum potong tangan, jilbab, dan seterusnya. Disinilah pemahaman yang lebih komprehensif terhadap syariat Islam sangat diperlukan. Hasan al-Turabi ini menawarkan gagasan menarik berkenaan dengan demokratisasi Islam. Dia menyadari adanya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap gerakan-gerakan Islam. Islam seringkali dituduh tidak demokratis. Terhadap hal ini, Turabi menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, ada persoalan bahasa yang sering menjadi keberatan: demokrasi bukan berasal dari bahasa Arab. Disini, banyak ajaran-ajaran Islam yang pada dasarnya demokratis tanpa harus menggunakan istilah demokratis itu sendiri. Kedua, demokratis tidak selamanya diartikulasikan seperti yang berlaku di Barat. Demokrasi Barat sifatnya. Maka tidak selamanya tidak jika diterapkan secara persis dalam dunia Islam. Ketiga, terdapat tuduhan bahwa gerakan Islam bersifat revolusioner. Ini merupakan penilaian sepihak. Bagi gerakan Islam itu sendiri watak revolusioner itu wajar mengingat bahwa banyak dunia Islam berada di dalam penindasan dan imperialisme Barat. Meski demikian tidaklah semua gerakan Islam itu revolusioner. Dan ini telah terbukti di Republik Islam Sudan, negri kelahiran Turabi. Jika Republik Islam Iran  lahir dari revolusi melawan rezim Shah, Republik Islam Sudan tampil dari perjuangan politik para pemimpin Islam Sudan di parlemen. Jadi tidak selamanya melalui revolusi, apalagi revolusi berdarah. Gagasan Turabi tentang demokrasi Islam dilandaskan pada keyakinan bahwa agama pada hakikatnya adalah integrasi idealitas dengan realitas. Dengan kata lain, agama sebagai   wahyu Tuhan yang mengandung norma-norma ideal haruslah diterjemahkan ke dalam realitas sosio-historis konkret. Agama itu sendiri, menurut analisis Turabi, memiliki tiga makna utama, yaitu:
1. Taklif (beban) Allah untuk manusia;
 2. Agama sebagai respons manusia; dan
3. Balasan Allah untuk manusia atas usahanya.
Dengan demikian,agama memiliki dimensi normatif dan sekaligus historis. Ada, setidaknya, dua konsep kunci dalam kaitannya dengan demokrasi yang dikemukakan al-Turabi, yaitu syura dan ijma'. Syura (musyawarah) memang ada kemiripannya dengan prinsip demokrasi pada umumnya. Tetapi bagi al-Turabi, ada perbedaan substantif antara keduanya. Yakni: bahwa hukum Islam menempati posisi tertinggi sehingga hukum-hukum lainnya seperti undang-undang, kongres, parlemen, dan sebagainya berada di bawahnya. Syariat mengatur banyak hal. Meski mengatasi, syariat Islam, bagi al-Turabi tidaklah dipegang secara sepihak. Misalnya oleh para fiqh (fuqaha') Lebih lanjut Hasan al-Turabi mengkaji ulang fiqh Islam. Menurutnya fiqh Islam pada dasarnya adalah fiqh rakyat, sebab masalah agama bukanlah monopoli kelompok atau elite agamawan saja. Islam tidak mengenal keberagamaan yang dimanipulasi orang-orang tertentu sehingga agama menjadi rahasia-rahasia mereka dengan tujuan agar mereka menjadi perantara antara manusia dan Tuhannya atau menjadi penguasa inti dalam urusan ijtihad. Dengan kata lain, bagi Turabi, dalam hal fiqh semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan keputusan-keputusan hukum. Prinsip-prinsip Islam, lanjut Turabi, tidak pernah menggariskan kepada para ahli fiqh dan ulama untuk membuat hukum yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Di sinilah perlu ijma' (konsensus). Keputusan bersama dalam musyawarah itulah yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua unsur masyarakat. Lebih dari itu, yang menarik dari tawaran al-Turabi adalah pelibatan rakyat jelata dalam keputusan hukum. Di sini sesungguhnya arah demokrasi Islam harus bermula.

0 komentar:

Poskan Komentar

Komentar mu